Belakangan ini berita
dari media cetak, media televisi dan media onlie semua membahas mengenai
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ), dalam hal ini tentu saja ada yang
mendukung dan menolak dengan berbagai alasan, mungkin pemerintah tidak
memikirkan Dampak Kenaikan Harga BBM Bagi Masyarakat Indonesia. karena tidak
semua orang di negeri kita ini mampu atau berada seperti para pejabat di
parlemen. bahkan tidak sedikit para pejabat pun menolak keinginan pemerintah
untuk menaikan harga BBM sekarang ini karena memikirkan rakyat indonesia yang
tidak mampu, karena dengan naiknya harga BBM akan membuat semua harga kebutuhan
pokok pun naik.
Dengan niat pemerintah
untuk menaikan harga BBM di awal bulan april tahun 2012, Bensin subsidi yang
harganya Rp.4500/liter menjadi Rp.6500/liter tentunya membuat masyarakat
indonesia keberatan, sehingga di beberapa daerah di indonesia melakukan aksi
DEMO dengan anarkis terutama di daerah jakarta tepatnya di gedung MPR/DPR yang
di datangi ribuan demonstran yang menolak niat pemerintah tersebut. Dengan
terjadinya konflik ini sudah tentu membuat citra pemerintahan sekarang ini
menjadi semakin buruk di mata masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya
pemerintah lebih hati - hati dalam mengambil keputusan dan lebih terbuka dalam
menjalankan pemerintahan kepada masyarakat indonesia.
Beberapa
pembahasan mengenai kenaikan harga BBM:
1. Apakah yang menjadi
acuan pemerintah untuk meningkatkan harga BBM di Indonesia?
Duduk permasalahan
terkait rencana kenaikan harga BBM ini sudah cukup jelas, yaitu terus
meningkatnya harga minyak internasional. Asumsi harga minyak pada UU APBN 2012
adalah USD 90/barel, sementara harga WTIcrude oil per 27 Maret kemarin
sudah melonjak hingga sekitar USD 107/barel. Hal ini berdampak pada peningkatan
beban untuk subsidi pada fostur APBN, yang menurut pemerintah, dapat
meningkatkan defisit anggaran sebesar 1% dari 2.2% menjadi 3.2%. Tentunya hal
ini akan berdampak pada peningkatan dana tambahan untuk menambal defisit
tersebut, yang pastinya akan dibiayai oleh utang. Terkait kenaikan harga minyak
dunia tersebut, pada pembahasan APBN-P 2012 pemerintah juga hendak menaikkan
asumsi harga minyak menjadi USD 105/barel.
2. Apakah pengaruh
kenaikan BBM terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia?
Ketika kebijakan sudah
diambil, maka akan mempengarui beberapa aspek di dalamnya, meskipun hanya
sedikit. Akan tetapi perekonomian rakyat Indonesia yang tergolong di dominasi
menengah kebawah, akan merasakan pengaruh yang sangat tinngi. Dimana BBM
merupakan salah satu banah utama untuk mata pencaharian mereka, jika BBM naik
maka sejumlah barang- barang kebutuhan pokok pun juga akan meningkat.
Dari sektor ekonomi
masyarakat, akan berdampak pada menurunya daya beli masyarakat karena kenaikan
harga BBM maka akan dibarengi dengan kenaikan tarif listrik, transportasi dan
berbagai jenis produk. Golongan masyarakat yang paling terkena dampaknya adalah
masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai
sangat bermanfaat bagi golongan ini. Setidaknya dalam jangka pendek
ekonomi mereka dapat terbantu. Selanjutnya anggaran tersebut harus mampu
dipergunakan dalam meningkatkan ekonomi mikro. Kegiatan perdagangan untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu ditingkatkan dan dipenuhi sehingga
mengurangi impor, kemudian jika bisa produk kita di ekspor ke negara lain.
Janganlah kita menjadi ketergantungan dengan barang impor terus.
3. Apakah
pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial rakyat Indonesia?
Kemudian terkait dengan
dampak sosial adalah adanya anggapan bahwa Pemerintah hanya mementingkan
kepentingan kelompok asing dan golongan kaya yang hanya mencari keuntungan
bahkan aspek sosial yang selama ini terabaikan seperti fasilitas jalan raya
yang banyak berlubang, bangunan sekolah banyak yang rusak, belum lagi persoalan
sampah yang menumpuk tidak dikelola mengancam kesehatan. Lambannya peran
Pemerintah mengatasi aspek sosial ini akan menyulitkan pengambilan keputusan
terkait kebijakan yang akan dibuat sehingga nantinya akan menjadi tidak optimal
secara keseluruhannya. Ditinjau secara menyeluruh bahwa kehidupan masyarakat di
kota dan daerah berbeda sehingga peran Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan
dapat bersinergi dengan kondisi sosial yang nampak saat ini.
4. Apakah pengaruh
kenaikan BBM terhadap kondisi politik rakyat Indonesia?
Dalam kehidupan politik
yang sedang berkembang di masyarakat saat ini dilihat sebagai proses
berjalannya demokrasi yang pluralis dengan beragamnya budaya dan suku telah
membuat proses demokrasi di Indonesia dinilai sebagai suatu keberhasilan, namun
masih terkendala dengan akses informasi yang memadai dan transparansi kinerja
Pemerintah Pusat dan Daerah masih kurang memuaskan karena begitu banyaknya
pejabat di Pemerintahan yang terjerat perkara hukum seperti korupsi, suap, dan
kasus pidana lainnya. Pendapat publik terhadap kebijakan Pemerintah di DPR juga
masih kurang memuaskan dengan masih banyaknya skandal anggota dewan yang
terkait dengan korupsi, suap, bahkan opini publik banyak juga yang memberikan
anggapan bahwa lembaga ini seolah tidak mewakili kepentingan rakyat tetapi telah
menjadi mesin politik partai untuk meraih simpati rakyat guna pemilu
selanjutnya namun tidak sedikit pula anggapan yang menilai bahwa anggota DPR
adalah orang-orang yang cerdas, berintegritas dan akuntabel yang akan menjadi
‘pioneer’ untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan Negara
Indonesia.
5. Apakah pengaruh
kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?
Biaya pendidikan
terutama pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi akan semakin meningkat.
Jangkauan masyarakat ekonomi rendah akan sulit untuk melanjutkan pendidikan
karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin tidak terjangkau.
Fasilitas sekolah yang terbatas dan bangunan yang rusak juga masih banyak.
Belum lagi di beberapa daerah jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah
penduduknya. Kebijakan pemerintah dengan memberikan dana BOS adalah sudah
tepat. Subsidi BBM dapat juga perlu diprioritaskan pada pembangunan sekolah,
fasilitas sekolah dan beasiswa pendidikan tinggi bagi anak yang berprestasi.
SDM berpendidikan adalah investasi bangsa Indonesia kedepannya.
Pemerintah semestinya
menyiapkan perencanaan jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia
sehingga bisa di latih mencapai tujuan tertentu. Seperti contohnya kalau ingin
membuat mobil maka kirimlah orang dalam jumlah tertentu untuk belajar ke Negara
maju. Selanjutnya setelah selesai pendidikan mereka diberikan fasilitas untuk
mengembangkan kemampuanya hingga mampu membuat pabrik sendiri. Dengan demikian
maka tidak akan rugi mengirim orang belajar. Kenyataanya dari tahun 1970,
program beasiswa seperti ini tidak jelas alurnya sehingga tenaga ahli yang
sudah datang tidak diberdayakan dengan baik.
6. Apakah pengaruh
kenaikan BBM terhadap kondisi kesehatan rakyat Indonesia?
Sektor kesehatan akan
terkena dampaknya dimana biaya kesehatan yang meningkat menyebabkan jangkauan
layanan kesehatan menjadi sulit. Ekonomi masyarakat yang rendah biasanya
berhubungan dengan kondisi sanitasi lingkungan yang tidak sehat. Meningkatnya
kejadian gizi kurang dan gizi buruk akibat terbatasnya pendapatan. Hal ini
perlu menjadi perhatian pemerintah selain hanya memberikan jaminan kesehatan
masyarakat juga memberikan pembinaan kesehatan pada masyarakat. Peranan
puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat harus dikembalikan peranan
utamanya dala upaya pencegahan penyakit. Merevitalisasi program posyandu dalam
membina kesehatan masyarakat dan mendeteksi secara dini tumbuh kembang anak.
7. Apakah pengaruh
kenaikan BBM terhadap kondisi pendidikan rakyat Indonesia?
Dampak dari kenaikan
BBM melalui kebijakan Pemerintah yang telah diantisipasi lebih dulu selain
aspek sosial dan ekonomi juga dalam aspek politik yang dinilai akan menjadi
pemicu aksi demonstrasi dari kalangan Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat,
bahkan dari kalangan pengamat ekonomi dan politik di berbagai tingkat
masyarakat juga di lembaga dewan wakil rakyat. Dalam hal ini Pemerintah telah
lebih dulu memberikan perhatiannya dengan penjelasan beserta alasan mengenai
rencana kenaikan BBM pada 1 April 2012 nanti, bahwa kenaikan BBM ini terkait
dengan situasi global tepatnya kian memanasnya konflik politik di Timur Tengah
antara Amerika Serikat, Israel dan sekutunya terhadap Republik Islam Iran
sehingga lalu lintas perdagangan minyak dikawasan tersebut tepatnya selat Hormuz
ditutup telah membuat harga minyak dunia naik. Pemerintah telah mensinyalir
akan adanya penolakan dari berbagai lapisan masyarakat perihal kenaikan BBM ini
dan mempersilahkan melakukan aksi penolakan namun himbauan Pemerintah agar
tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu kepentingan umum seperti
perusakan bahkan tindakan anarkis lainnya yang dapat menciderai kehidupan
demokrasi.
Partai Demokrat yang
saat ini sedang menjadi partai Pemerintah mengkhawatirkan adanya aksi unjuk
rasa terkait masalah kenaikan BBM ini akan menjadi pemicu untuk menggulingkan
SBY-Boediono dengan cara-cara inkonstitusional namun begitu berbagai kalangan
nampaknya tidak akan menggunakan isu kenaikan BBM ini sebagai isu politik yang
justru eskalasi penolakannya akan lebih berbahaya dibandingkan isu kenaikan
BBM. Padahal seharusnya Pemerintah dapat lebih mengedapankan opsi-opsi bagi
kepentingan rakyat secara luas sehingga tidak menimbulkan pro-kontra diberbagai
tingkatan masyarakat, karena kebutuhan hidup masyarakat saat ini saja sudah
sulit ditambah akan naiknya harga BBM maka rakyat yang miskin akan tambah
miskin dan rakyat yang kaya akan tetap kaya.
Indonesia memiliki
banyak potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan bakar seharusnya
Pemerintah fokus pada bagaimana mengembangkan potensi sumber daya alam tersebut
sehingga persediaan energi dapat terbarukan dan dapat menyerap lapangan
pekerjaan bagi masyarakat luas. Selama ini Pemerintah hanya fokus pada politik
ditingkat pusat dengan isu demokrasi berkeadilan tetapi selama itu pula proses
hukum di negeri ini banyak yang terabaikan dan pembangunan infrastruktur yang
tidak optimal. Seolah kebijakan yang dibuat hanya untuk formalitas sebagai
pembuat kebijakan yang hasil akhirnya justru soal berapa banyak perolehan hasil
pemilu mendatang untuk mempertahankan suara pemilihan atau mungkin juga soal
kebijakan ekonomi yang pro kepada pihak asing sehingga aspek sosial dan ekonomi
rakyat menjadi terabaikan, terakhir ini terkait isu paham neo-liberal yang
telah banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak sebagai kapitalisme gaya baru
dengan pasar bebasnya yang masih tetap mengabaikan kemiskinan dan pengangguran
juga krisis ekonomi yang hanya dinilai sebagai komplemen dalam paham ekonomi
kapitalisme.
Aspek hukum yang saat
ini menjadi kontroversi mengenai soal Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2
Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan
Jumlah Denda dalam KUHP khususnya kenaikan nilai denda yang tercantum dalam
Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penipuan ringan), 379 (penggelapan ringan),
384, 407, dan 482 KUHP yakni sebesar Rp250 menjadi Rp2,5 juta atau mengalami
kenaikan sebesar 10.000 kali lipat. Tetapi ini tidak terkait dengan perihal
kenaikan BBM namun cukup menjadi perhatian di kalangan praktisi hukum yang
menilai Perma ini terlalu terburu-buru sehingga dikuatirkan akan menimbulkan
masalah baru.
Selain hal diatas,
pemerintah juga dapat melakukan perbaikan- perbaikan seperti: Pertama
memperbaiki fasilitas transportasi umum. Mayoritas masyarakat Indonesia
menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan aktivitasnya. Hal ini tak
pelak mengakibatkan konsumsi BBM melonjak. Pengurangan penggunaan kendaraan
pribadi akan mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Namun, sayangnya hingga
saat ini tidak ada transportasi umum yang cukup nyaman sehingga masyarakat
beralih ke kendaraan pribadi. Mudahnya memperoleh kendaraan dan pajak barah
mewah yang murah menjadikan para pejabat atau masyarakat menengah ke atas untuk
memiliki kendaraan pribadi. Perlunya pengaturan kendaraan pribadi seperti di
Jepang dapat mengurangi pemakaian BBM dan sarana angkutan umum dapat menjadi
pilihan masyarakat.
Kedua Pemerintah harus
melakukan efisiensi pada berbagai lini/pos pengguna APBN terutama biaya
operasional dan belanja negara serta sarana prasarana pejabat yang dinilai
terlalu mewah.
Ketiga menekan
penguasaan migas oleh asing dan mengembalikannya ke dalam pengelolaan negara
sesuai dengan amanatkan pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Saat ini pihak asing sudah
mengendalikan produksi dan penjualan minyak dari hulu hingga hilir, setidaknya
89% migas dikuasai oleh asing (Tribun Jabar, 24/3/2012). Kondisi ini diperparah
dengan izin pengelolaan sumur-sumur minyak seperti Blok cepu yang
dikendalikan oleh Exxon Mobil selama 30 tahun kedepan. Begitu juga sumur minyak
yang tersebar di tanah air hampir semuanya dikendalikan oleh asing. Walupun
dulu mantan Dirut Pertamina Wydia Purnama pernah menentang kepemilikan asing
dan mengatakan pertamina sanggup untuk mengelolanya namun naluri pemerintah
untuk menggadaikan asset negara ini pada asing semakin kuat alhasil Wydia
Purnama “disingkirkan” dari posisinya karena dinilai tidak mendukung kebijakan
pemerintah.
Jika minyak bumi
dikelola oleh BUMN maka keuntungan akan lebih dirasakan oleh masyarakat.
Pengelolaan yang dominan oleh asing menandakan negara gagal dalam memanfaatkan
SDA yang ada. Kenaikan harga BMM jelas tidak mensejahterakan rakyat, seharusnya
pemerintah memikirkan solusi cerdas seperti negara penghasil minyak lainnya
yang mengelola minyaknya dengan baik dan menjualnya lebih murah di dalam
negeri. Sebut saja harga bensin di Arab Saudi Rp 1.068,Bahrain Rp 2.403,
Kuwait Rp 1.689, Iran Rp 979, Mesir Rp 2.848, Nigeria Rp 890, Qatar Rp. 1.958,
Turmekistan Rp 750, bahkan Venezuela menjual hanya Rp 495. Bayangkan negara
penghasil minyak sendiri tapi harga BBM melambung tidak sesuai dengan ekonomi
masyarakat,
Keempat hal penting
yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan upaya pemberantasan KKN.
Praktek KKN sudah menjadi penyakit yang akut. Survei TII tahun 2011 menempatkan
Indonesia negara terkorup ke 4 di dunia. Sungguh prestasi yang menyakitkan,
oleh karena itu sudah saatnya hukuman mati dan pemiskinan bagi koruptor tanpa
tanpa tebang pilih. Jika KKN di negeri yang kaya akan SDA ini teratasi penulis
yakin masyakat akan sejahtera dan tidak akan ada gelombang penolakan terhadap
kebijakan pemerintah.